ASAL MULA MARGA DI NIAS

 ASAL MULA MARGA DI NIAS






                     Menurut Mitologi Nias, alam dan isinya ini diciptakan oleh Lowalangi. Ia menciptakan langit berlapis sembilan. Setelah selesai, ia menciptakan suatu pohon kehidupan yang disebut Toraa. Pohon suci ini berbuah dua buah. Setelah dierami seekor laba-laba emas, yang juga diciptakan Lowalangi, "menetaslah" sepasang dewa pertama di alam semesta ini. Masing-masing bernama Tuhamoraangi Tuhamoraanaa (laki-laki) dan Burutiraoangi Burutiraoanaa (perempuan). Keturunan sepasang dewa ini kemudian mendiami kesembilan lapis langit. Dalam menciptakan sesuatu ini, Lowalangi mempergunakan beberapa warna sebagai bahan. Warna-warna tersebut diaduknya dengan tongkat gaibnya yang disebut Sihai. Salah satu keturunan sepasang dewa itu bernama Sirao. Kemudian menjadi raja di lapisan langit pertama, yaitu lapisan paling dengan bumi. Langit ini disebut Teteholi Anaa. Nama lengkap Dewa Sirao adalah Uwu Zihono atau Sirao Uwu Zato. Sirao mempunyai tiga orang istri. Masing-masing berputra tiga orang anak. Nah, ketika Sirao sudah tua dan ingin mengundurkan diri dari pemerintahan, kesembilan Putra Sirao ini bertengkar, memperebutkan singgasana. Untuk memecahkan masalah yang gawat dan pelik ini. Sirao mengadakan sayembara ketangkasan menari di atas sembilan mata tombak yang dipancangkan di lapangan di muka istana. Sayembara ini dimenangkan oleh putra bungsunya, yang bernama Luo Mewona. Kebetulan sekali Luo Mewona adalah putra yang paling dikasihi oleh orang tuanya dan juga yang amat dihormati oleh rakyatnya. Ia memiliki sifat-sifat rendah hati, lagi pula, ia seorang yang bijaksana. Luo Mewona segera dikukuhkan menjadi Raja Teteholi Anaa menggantikan Sirao. Untuk menentramkan hati kedelapan putra lainnya, Sirao mengabulkan permohonan mereka untuk di-nidada-kan, yaitu diturunkan ke Tano Niha atau tanah manusia (Nias). Untuk mengawasi tingkah laku kakak-kakaknya itu, Raja Luo Mewona juga me-nidada-kan putra sulungnya, bernama Silogu di Hiambauna Onomondra, Ulu Moroo, yang terletak di Kecamatan Mandrehe sekarang, Nias bagian barat. Dari kedelapan putra Sirao, empat orang dapat diturunkan dengan selamat sehingga dapat menjadi leluhur mado atau marga orang Nias pada zaman sekarang. Mereka ini ialah; (1) Hiawalangi Sinada atau disebut dengan singkatan Hia, yang diturunkan di Boronadu, Kecamatan Gomo, Nias bagian tengah dan menjadi leluhur mado-mado Telaumbanua, Gulo, Mendrofa, Harefa dan lain-lain. (2) Gozo Helahela Dano atau disebut Gozo yang diturunkan di sebelah barat laut Hilimaziaya, Kecamatan Lahewa, Nias Utara dan menjadi leluhur mado baheha. (3) Daeli Bagambolangi atau Daeli, diturunkan di Tolamera Idanoi, Kecamatan Gunung Sitoli, Nias Timur, dan yang menjadi leluhur mado-mado Gea, Daeli, Larosa, dan lain-lain. (4) Hulu Booroodano atau Hulu, yang diturunkan di suatu tempat di Laehuwa, Kecamatan Alasa, Nias Barat laut, dan yang menjadi leluhur mado-mado Nduru, Buulooloo, Hulu, dan lain-lain. Silogu, putra sulung Luo Mewona yang diturunkan di Nias Barat menjadi leluhur mado-mado Zebua, Bawo, Zega dan lain-lain. Empat putra Sirao lainnya kurang beruntung, karena mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat mendarat di Nias. Mereka tidak dapat menjadi leluhur orang Nias. Mereka itu adalah Bauwadanoo Hia atau disebut juga Latura Dano. Ia terlalu berat badannya, sehingga waktu diturunkan terus menembus bumi, ia menjelma menjadi ular besar yang disebut Dao Zanaya Tanoo Sisagoro atau Dao Zanaya Tabo Sebolo, yang berarti adalah yang menjadi penadah bumi. Jika timbul perang dan darah manusia yang merembes ke bumi mengenai tubuhnya, ia akan marah. Ia akan menggoncang-goncangkan tubuhnya sehingga timbullah gempa bumi. Untuk menghentikan guncangan bumi itu, orang Nias akan berteriak-teriak, Biha Tua! Biha Tua," Artinya "Sudah Nenek, sudah Nenek!" Ucapan itu diteriakkan untuk menyatakan kepada ular itu bahwa mereka telah insaf dan tidak akan berperang lagi. Putra lainnya yang bernama Gozo Tuhazanga Rofa, ketika diturunkan rantainya putus sehingga ia tercebur ke dalam sungai. Sejak itu ia menjadi dewa sungai yang menjadi pujaan para nelayan, sebab ia penguasa ikan-ikan. Putra lainnya lagi yang bernama Lakindrolai Sitambalina, pada waktu ia diturunkan ke Bumi Nias ia tidak langsung jatuh, tetapi terbang terbawa angin dan tersangkut di pohon. Lalu, ia menjelma menjadi Bela Hugugeu, yaitu dewa hutan, yang menjadi pujaan para pemburu. Putra Sirao yang kurang beruntung adalah Situsoo Kara. Pada waktu ia diturunkan ayahnya ke bumi Nias, ia jatuh di daerah berbatu-batu, di daerah Laraga. Ia menjadi leluhur orang-orang gaib yang mempunyai kesaktian kebal. Kisah mengenai terjadinya mado-mado (marga) di Niha atau Pulau Nias ini dijadikan syair yang disebut hoho. Biasanya hoho dinyanyikan pada pesta-pesta adat, seperti pesta perkawinan dan pesta untuk kenaikan pangkat seorang tokoh dalam masyarakat.

 Keindahan Nias dilihat dari objek wisata: Museum Pusaka Nias Museum yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No. 134-A Gunungsitoli ini merupakan satu-satunya wahana penyimpan kemegahan budaya Nias, Sumatera Utara, museum dengan luas 2 hektar ini dapat dikatakan juga pusat rekreasinya masyarakat di Kota Gunungsitoli. Yang mencengangkan adalah saat hari libur pengunjungnya bisa mencapai 1500 orang. Saat mengunjungi museum ini tidak hanya benda-benda pusaka yang akan Anda lihat, secara bersamaan Anda dapat juga bisa menyambangi obyek wisata tepi pantai yang tidak jauh dari museum. Dapat pula melihat koleksi binatang langka dan tanaman khas Nias, atau menginap di rumah adat Nias yang memang dapat disewa di tempat ini. Koleksi dari Museum Pusaka Nias sekira 6.500 benda bersejarah yang berasal dari masyarakat Pulau Nias. Di sini Anda dapat melihat langsung beragam koleksi berharga budaya Nias, diantaranya adalah: alat rumah tangga, alat musik tradisional, perhiasan, dan patung-patung. Benda-benda koleksi yang dipamerkan tersebut dilengkapi keterangan (Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) untuk mengetahui sejarah, makna, dan fungsinya. Perawatan benda koleksi museum ini terbilang baik dan beberapa koleksi menggunakan obat pengawet khusus agar tidak lekas rusak. Pantai Sorake Pantai Sorake merupakan salah satu pantai terluar sumatera, pantai ini adalah tempat favoritnya para peselancar karena memiliki gelombang yang sangat bagus untuk berselancar, bahkan gelombangnya disebut-sebut terbaik ke-2 setelah Hawaii. Pantai ini berada di Desa Batohilitano Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Sumatera Utara. Sebagai pantai yang dikenal dengan gulungan ombaknya. Pantai sorake banyak dikunjungi pada bulan Juni dan july dimana pada bulan ini, pantai sorake memiliki gelombang laut yang besar dan di bulan inilah kejuaraan selancar sering diadakan. Tentunya, hal ini menjadi kesempatan emas untuk anda baik para peselancar maupun yang suka mengabadikan gambar ataupun hanya traveler biasa. Dan dibulan-bulan lainnya, rata-rata di hari sabtu dan minggu pantai ini ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal. Untuk menuju pantai Sorake bisa menggunakan jalur laut atau udara. Pantai Lagundri Sama halnya dengan Pantai Sorake, Pantai Lagundri juga memiliki ombak yang sangat bagus untuk berselancar karena masih segaris dengan pantai Sorake. Pantai Lagundri dan Sorake merupakan dua dari ratusan pantai di Indonesia yang sangat cocok bagi wisatawan yang hobi selancar air atau surfing. Pantai Lagundri berada di sebuah laguna yang bersebelahan dengan Pantai Sorake, yang berjarak 13 kilometer arah selatan Kota Teluk Dalam, ibukota Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Jarak antara pantai Lagundri dan Sorake hanya 2 kilometer saja. Lompat batu Nias Tempat Wisata di Nias – Lompat Batu Ada sebuah tradisi yang sangat unik di Pulau Nias, yaitu Lompat batu, tradisi ini pernah dicetak di pecahan mata uang 1000 Rupiah. Hanya dengan melihatnya rasanya tidak mungkin untuk melompati benteng batu setinggi 2 meter ini, tapi bagi pemuda Nias itu bukan hal sulit. Kemampuan melompati batu tersebut tidak didapat serta merta, karena dari umur 7 tahun anak lelaki di Pulau Nias sudah mulai berlatih dengan melompati tali yang terus meninggi takarannya seiring usia mereka yang bertambah. Dan bila saatnya sudah tiba maka mereka akan melompati tumpukan batu berbentuk seperti prisma terpotong setinggi 2 meter. Ini juga sekaligus menjadi penakar keberanian dan kedewasaan mereka sebagai keturunan pejuang Nias. Jika Anda ingin melihat Tradisi ini secara langsung, berkunjunglah ke pulau Nias. Fakta : Batu yang harus dilompati tingginya sekira 2 meter, berlebar 90 cm, dan panjangnya 60 cm. Dengan ancang-ancang lari yang tidak jauh, seorang pemuda Nias akan dengan tangkas melaju kencang lalu menginjak sebongkah batu untuk kemudian melenting ke udara melewati sebuah batu besar setinggi 2 meteran menyerupai benteng. Puncak bantu tidak boleh tersentuh dan sebuah pendaratan yang sempurna harus dituntaskan karena apabila tidak maka resikonya adalah cedera otot atau bahkan patah tulang. Pantai Lawomaru Pantai Lawomaru merupakan salah satu pantai yang populer di Pulau Nias, karena keindahan panorama dan mungkin karena legendanya. Pantai Charlita Pulau Nias banyak sekali objek wisata pantainya, karena pulau nias merupakan kabupaten kepulauan jadi mencari obyek wisata pantai di Kota Gunungsitoli tidaklah susah. Di Gunungsitoli Utara selain pantai Lawomaru, Lagundri dan dan pantai Sorake ada juga pantai Charlita, sebuah kawasan wisata yang selalu ramai dikunjungi masyarakat setempat untuk melepas kepenatan atau sekadar memandang laut lepas dari bilik pondok yang berjejer menghadap samudra. Pantai ini berada di Desa Afia, Kecamatan Gunungsitoli Utara, sekitar 14 kilometer dari pusat Kota Gunungsitoli, menjadikan obyek wisata ini mudah dijangkau. Menuju lokasi, kendaraan roda dua dan empat melewati jalan setapak yang berjarak sekitar 100 meter dari jalan raya. Pantai Foa Objek wisata Nusa Lima ini terletak di Pantai Indah Foa kurang lebih 17 Km dari kota Gunungsitoli. Di objek wisata ini kita menikmati keindahan alam laut yang sangat indah dan memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung karena dapat menikmati panorama pantai yang alami sambil ditemani nikmatnya hidangan laut. Muara Indah Muara Indah merupakan suatu kawasan yang sangat indah berjarak 15 km dari kota Gunung Sitoli. Muara Indah berada di muara sungai sehingga pertemuannya dengan laut menciptakan keindahan tersendiri. Tempat ini sangat ramai dikunjungi masyarakat terutama pada hari-hari libur maupun akhir pekan untuk menikmati berbagai jenis makanan hasil tangkapan dari laut seperti ikan gerapu, cumi-cumi, udang, kepiting Bakau, dan berbagai jenis hasil laut lainnya. Para pengunjung/wisatawan umumnya dinikmati hidangan tersebut sambil menikmati keindahan panorama alam di komplek Muara Indah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas wisata bahari. Di tempat ini sering dilaksanakan berbagai kegiatan pagelaran kesenian maupun budaya serta acara seremonial lainnya karena letaknya yang relatif tidak jauh dari Kota Gunungsitoli. Itulah beberapa daftar objek wisata dipulau Nias, masih banyak lagi tempat wisata yang belum sempat kami himpun dan juga dari pulau-pulau lainnya. Tunggu Update selanjutnya mengenai tempat-tempat wisata di Indonesia.

PROSES PEMBUATAN PERDA DI KOTA MEDAN

PROSES PEMBUATAN PERDA  NO. 10 TAHUN  2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DIKOTA MEDAN

D

I

S

U

S

U

N

OLEH :

Kelompok III

Nama Kelompok :

Adillah Meitri Zebua              (13230020)

Hadirat Gulo                            (13230007)  

Porledis Tampubolon              (13230027)

Yakub Sanohu Telaumbanua (13230022)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

MEDAN

2015

KATA PENGANTAR

            Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat–Nya  kami dapat menyelesaikan tugas Kebijakan Publiktentang Proses Pembuatan Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kota Medandengan baik. Kami sangat berterima kasih pada Bapak Dr. Marlan Hutahean MSi selaku Dosen Pembimbing mata kuliah Kebijakan Publik yang telah memberikan tugas ini kepada kami guna menambah wawasan,kreativitasserta pengetahuan kami. Dan juga kepada rekan-rekan anggota kelompok yang telah turut bekerjasama dalam pembuatan makalah ini.Kami menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaaan. Oleh sebab itu, Kami kelompok III berharap adanya kritik, saran dan pertanyaan demi perbaikan makalah yang telah kami buat di masa yang akan datang sehingga dapat dipergunakan dan menjadi referensi dalam mata kuliah kebijakan public, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.
                        Akhir kata, kami dari kelompok III berharap semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.Sekiranya laporan yang telah kami susun ini dapat berguna bagi Kami sendiri maupun oranglain yang membacanya.Apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dihati pembaca, kami mohon maaf.Selamat belajar.

Medan, 08 Desember 2015,

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR-------------------------------------------------------------------       I

DAFTAR ISI----------------------------------------------------------------------------       II

BAB I             :  PENDAHULUAN-----------------------------------------------------------------       1

A.     Latar Belakang----------------------------------------------------------------       1

B.     Rumusan Masalah------------------------------------------------------------       2

C.     Tujuan Makalah---------------------------------------------------------------       2

D.     Manfaat Makalah-------------------------------------------------------------       2

BAB I             :  LANDASAN TEORI--------------------------------------------------       3

BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN-----------------------------------------------------------       4

BAB IV:  PEMBAHASAN -------------------------------------------------------------       5

BAB V             : PENUTUP---------------------------------------------------------------------------       6

A. Kesimpulan-------------------------------------------------------------------------------------------       7

B. Saran---------------------------------------------------------------------------------------------------       8

DAFTAR PUSTAKA-----------------------------------------------------------------------------------       9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Peraturan Daerah adalah instrumen atau aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, provinsi, kota maupun kebupaten. Secara formal, rancangan Perda dapat berasal dari DPRD  atau kepala pemerintah daerah. Namun demikian, penyusunan sebuah Perda hanya hanya dapat diinisiasi apabila terdapat terdapat permasalahan yang pencegahan atau pemecahannya memerlukan sebuah Perda baru.

Pada intinya, pembuatan Perda sebenarnya merupakan satu bentuk pemecahan masalah secara rasional. Layaknya sebagai proses pemecahan masalah, langkah pertama yang perlu diambil adalah menjabarkan masalah yang akan diatasi, dan menjelaskan bagaimana Perda harus merupakan usulan pemecahan masalah-masalah spesifik yang telah dideidentivikasi dan dirumuskan. Dan seperti layaknya usulan pemecahan masalah yang memerlukan kajian empiris, draft peraturan daerah juga hendaknya dikaji secara empiris melalui konsultasi publik dan pembahasan antar instansi. Lebih jauh, rancangan Perda yang sudah disahkan hanyalah merupakan pemecahan masalah secara teoritis. Sebagai pemecahan masalah, Perda yang baru hendaknya di cek secara silang. Perda perlu diimplementasikan untuk mengetahui secara pasti tingkat ke-efektifan yang sebenarnya.

Kota Medan sebagai kota metropolitan dengan jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah setiap harinya. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam.

Bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah,

perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif berupa pelayan kebersihan kepada masyarakat kota Medan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah kota Medan wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat yang salah satunya dalam pelayanan kebersihan dan persampahan.

Hal itu membawa konsekuensi hokum bahwa pemerintah kota Medan merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawag dibidang pelayanan kebersihan dan persampahan meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dgn badan usaha.

Dalam rangka menyelenggarakan pelaynan kebersihan secara terpadu dan  komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah kota Medan untuk melaksanakan pelayanan public, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah.

Peraturan daerah ini diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan pemerintah kota Medan kepada masyarakat khususnya pelayanan kebersihan dan persampahan dan sekaligus juga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah yang sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan kota Medan dan pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut juga dimaksudkan dalam pelaksanaan Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.    

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang utama adalah pungutan yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah.Kewenangan untuk mengenakan pungutan, bukan sekedar sebagai sumber pendapatan tetapi sekaligus melambangkan kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang bersangkutan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat kota medan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada daerah (kota medan) karna adanya jasa tertentu yang diberikan oleh daerah bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakn bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari daerag. Salah satunya adalah retribusi pelayanan kebersihan yang dikelola oleh pemerintah daerah kota medan. Retribusi pelayanan kebersihan termasuk dalam objek retribusi jasa umum, dimana objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan.

Dengan adanya berbagai macam retribusi, maka jelaslah bahwa retribusi pelayanan kebersihan hanyalah salah pendapatan asli daerah (kota medan) dari sekian banyak retribusi yang terdapat. Akibat dari padatnya jumlah penduduk dikota medan akan menimbulkan berbagai masalah didalam masyarakat, salah satunya masalah kebersihan. Masalah kebersihan yang dihasilkan dari setiap tumah tangga terdiri dari berbagai jenis sampah seperti sampah kering dan basah.

Pemungutan retribusi pelayanan kebersihan ini cukup efektif dalam meningkatkan kebersihan lingkungan. Pemungutan retribusi pelayanan kebersihan ini dilakukan oleh dinas kebersihan. Dari latar belakang diatas kami tertarik mengangakat judul “PROSES PEMBUATAN PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DIKOTA MEDAN”.

1.2  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah ditetapkan sebagai berikut “ Bagaimanakah Proses Pembuatan Perda No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dikota Medan?”

1.3  Tujuan Makalah

Adapun yang menjadi tujuan dari makalah ini adalah :Untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan peraturan daerah no. 10 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kebersihan dikota medan.

1.4  Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dari makalah ini adalah menjadi referensi dan sumber informasi bagi pemakalah dan pihak-pihak lain yang membutuhkan data Tentang Proses Pembuatan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Dikota Medan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.     Pengertian Peraturan Daerah

           Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwailan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota). Materi muatan peraturan daerah adalah  seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

           Peraturan daerah terdiri atas :

1.                  Peraturan daerah provinsi yang  berlaku diprovinsi tersebut. Peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama dengan Gubernur.

2.                  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota.

2.2.            Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang  diharapkan           menjadi salah satu sumber pembiayaaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesehjateraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi criteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6),  “ retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan “.

ü    Ciri-ciri retribusi daerah adalah :

1.                     Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah

2.                     Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis

3.                     Adanya kontra-prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

4.                     Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkanNegara

ü    Tujuan retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara atau pemerintah daerah.

Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah :

1.                     Tujuan utama adalah untuk mengisi kas Negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya

2.                     Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat

ü    Sifat-sifat retribusi daerah, pada pelaksaan mempunyai dua (2) sifat yaitu :

1.                     Retribusi yang sifatnya umum, maksudnya setiap pungutan mempunyai sifat atau berlaku secara umum

2.                     Retribusi yang pungutannya bertujuan, maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya

ü    Objek retribusi daerah adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.

Adapun yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa yang dihasilkan, yang terdiri dari :

1.      Jasa umum

2.      Jasa usaha

3.      Perizinan terpadu

ü    Subjek retribusi daerah terdiri dari :

1.      Subjek retribusi jasa umum

2.      Subjek retribusi jasa usaha

3.      Subjek retribusi perizinan terpadu

ü   Jenis-jenis retribusi daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diubah terakhir dengan UU No. 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah No 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

a.       Retribusi jasa umum

b.      Retribusi jasa usaha

c.       Retribusi perizinan tertentu

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Regulatory Impact Analysis (RIA)

            RIA adlah pendekatan sistemik untuk menilai secara kritis dampak positif dan negatif dari peraturan yang diusulkan dan yang sudah ada dan alternatif non-regulasi. Seperti yang digunakan di negara-negara OECD yang mencakup berbagai metode.ini adalah elemen penting dari pendekatan yang berbasis bukti untuk pembuata kebijakan.

Tahapan RIA secara singkat adalah :

Tahap I : Perumusan masalah

Pada tahapan ini, pembuat regulasi harus menjelaskan masalah yang mendasari kenapa pemerintah perlu menerbitkan regulasi.

Tahap II : Identifikasi Tujuan

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dari suatu penebitan regulasi

Tahap III : Identifikasi Alternatif

Dalam tahapan ini, dilakukan pengembangan alternatif tindakan ( obsis) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan (sasaran) yang diidentifikasi

Tahap IV : Identifikasi Obsis Penyelesaian Masalah

Dalam tahapan ini harus dilakukan komparasi terhadap berbagai pilihan kebijakan yang ada selain membuat perda, pembuat kebijakan harus memastikan bahwa pembuatan Perda dilakukan setelah mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari semua alternatif yang ada. Indikatornya antara lain : apakah terdapat cara (alternatif tindakan) lain yang lebih baik dan lebih jelas, yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai tujuannya

Tahap V : Analisis Manfaat dan Biaya.

Dalam tahap ini dilakukan assessments atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsis atau alternatif tindakan, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, konsumen, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan.

Tahap VI : Konsultasi Publik.

Regulasi yang baik adalah regulasi yang secara terus menerus dikomunikasikan kepada publik yang bertujuan untuk memastikan regulasi yang di nilai adalah sesuatu yang tepat, sekaligus memastikan adanya persepsi tim RIA dengan persepsi masyarakat. Konsultasi publik ini dimulai pada tahap identifiksi masalah.

Tahap VII : Strategi Implementasi

Setelah opsi dipilih, tahap berikutnya adalah merumuskan strategi untuk mengimplementasikan regulasi di lapangan, yang mencakup mekanisme sosialisasi, pelaksanaan dan monitoring, serta alternatif insentif dan mekanisme sanksi.

BAB IV

PEMBAHASAN

            Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Tentang  pajak dan retribusi daerah bahwa salah satu unsure pendapatan  asli daerah  adalah dari sector pajak dan retribusi daerah. Dalam ketentuan pasal 110 ayat(1) Huruf B Undang –undang  nomor 28 tahun2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum. Oleh karnanya dalam rangka menjamin terlaksananya pelayanan kebersihan terhadap masyarakat agar terwujudnya lingkungan yang bersih,sehat,tertib, aman, rapih,dan indah diperlukan satu peraturan daerah yang dapat digunakan sebagai paying hukum,

            Ketentuan pasal 28 H ayat(1) UNDANG-UNGANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  TAHUN 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat undang-undang dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan.

           

Secara umum terdapat  tiga langkah yang perlu dilalui dalam menyusun suatu Perda baru, yaitu Persiapan, Pembahasan dan Pengesahan. Uraian dari masing langkah dapat bervariasi, namun secara umum seluruh langkah harus dilalui sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Peraturan Perundang-undangan.

TAHAP I : PERSIAPAN

1.             PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK PERATUAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

TAHAP II : PEMBAHASAN

1.             Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Dalam Acara Penyampaian Nota Pengantar Kepala

Daerah Kota Medan Terhadap 3 ( Tiga) Ranperda Kota Medan Tentang  Retribusi Daerah:

1.         Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2.         Retribusi  Pelayanan kebersihan

3.         Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ü  Jalannya : Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Dalam Acara Penyampaian Nota Pengantar Kepala Daerah Kota Medan Terhadap 3 ( Tiga) RANPERDA  Kota Medan Tentang  Retribusi Daerah:

1.        Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2.        Retribusi  Pelayanan kebersihan

3.        Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

2.             PENYAMPAIAN NOTA PENGANTARWali Kota Medan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Ditandatangani oleh Wali Kota Medan :Drs. Rahudman Harahap, MM

Rabu, 16 November 2011. Pukul : 09.00 WIB, di Kantor DPRD Kota Medan

3.             Rapat Paripurna DPRD  Kota Medan Dalam Acara : Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan Terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kota Medan Tentang Retribusi Daerah :

1.      Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2.      Retribusi  Pelayanan kebersihan

3.      Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ü  Pembacaan Komposisi Personalia Fraksi Medan Bersatu Tahun 2012 oleh Sekretaris Dewan.

ü  Jalannya : Rapat Paripurna DPRD  Kota Medan Dalam Acara : Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan Terhadap 3 (Tiga) Ranperda Kota Medan Tentang Retribusi Daerah :

1.       Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2.       Retribusi  Pelayanan kebersihan

3.       Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Ditandatangani oleh ph.Ketua DPRD Kota Medan : H. Ikrimah Hamidi, ST, M.Si

Senin, 09 Januari 2012, Pukul : 09.00 WIB

4.             Rapat Paripurna DPRD  Kota Medan Dalam Acara : Tanggapan/Jawaban Kepala Daerah Kota Medan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

ü  Jalannya :  Rapat Paripurna DPRD  Kota Medan Dalam Acara : Tanggapan/Jawaban Jepala Daerah Kota Medan Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Kamis, 12 Januari 2012.

5.             Pidato Walikota Medan Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Dan Persetujuan Bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

6.             Rapat Paripurna DPRD  Kota Medan Dalam Acara Penyampaian Laporan panitia Khusus, Penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi Kota Medan Dan Pengambilan Keputusan Serta Penandatanganan Persetujuan Bersama Antara Pimpinan DPRD Kota Medan Dengan Kepala Daerah Kota Medan Terhadap RANPERDA Kota Medan Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan

Ditandatangani oleh ph. Ketua : Agus Napitupulu,SH

ü  Jalannya : Rapat Paripurna DPRD  Kota Medan Dalam Acara Penyampaian Laporan panitia Khusus, Penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi Kota Medan Dan Pengambilan Keputusan Serta Penandatanganan Persetujuan Bersama Antara Pimpinan DPRD Kota Medan Dengan Kepala Daerah Kota Medan Terhadap RANPERDA Kota Medan Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

1)      Laporan

Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Medan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

2)      Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadapat Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Dan Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

                   Medan, 22 Oktober 2012

      Fraksi Partai Demokrat

Oleh ketua DRS.HERRY JULKARNAIN, M.SI

Sekretaris DRA. HJ. SRIJATI POHAN

Disampaikan oleh Anggota Dewan Atas Nama Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan MARTUAN OLOAN HARAHAP

        Fraksi Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang dibacakan oleh Salman Alfarisi, Lc,MA

      Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan

Memberikan pendapat dan saran atas Ranperda Retribusi pelayanan kebersihan, sebagai berikut

a.       Fraksi PDIP mengapresiasi kinerja pansus yang melakukan peninjauan dengan melakukan     pengurangan terhadap besarnya tarif  retribusi pelayanan kebersihan dan juga membagi lima kelompok kualitas rumah tangga dari tiga kelompok kualitas kelompok rumah tangga yang diusulkan PEMKO Medan.

b.      Pendapatan asli daerah (PAD) kota medan bersektor retribusi pelayanan kebersihan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat potensial dikota medan

c.       Pelayanan dibidang kebersihan dikota medan belum terlaksana secara merata. terutama dikawasan pinggiran kota, diharapkan dapat dilakukan secara merata.

d.      Melakukan evaluasi pada realisasi penerimaan retribusi sampah dari pasar tradisional yang sangat rendah setiap tahun dikota medan

e.       Membangun badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus dalam pengelolaan sampah

f.       Mendesak wali kota medan memberikan instruksi kepada dinas kebersihan untuk segera melakukan pengutipan retribusi kepada semua wajib retribusi sampah dan tidak membenarkan adanya pihak-pihak yang memungut retribusi sampah dikota medan.

Senin, 22 Oktober 2012

Dibacakan Oleh DRS. DANIEL PINEM

Pendapat Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan

Disampaikan oleh CP NAINGGOLAN, SE, MAP

      Pendapat Fraksi Partai Amanat Nasional

Disampaikan oleh KUAT SUBAKTI

Pendapat Fraksi PPP

Atas Nama Ketua IR. H. AHMAD PARLINDUNGAN, MSI dan Sekretaris ABDUL RANI, SH

      Pendapat Fraksi Partai Damai Sejahtera

DPRD Kota Medan disampaikan oleh IR. BUDIMAN PANJAITAN selaku Sekretaris Fraksi PDS DPRD Kota Medan

      Pendapat Fraksi Medan Bersatu

Terdiri dari partai perjuangan Indonesia baru, partai kasih demokrasi Indonesia,partai peduli rakyat nasional dan partai buruh

Yang dibacakan oleh JANLIE, SE, AK

Terlampir :

1.                  Daftar Hadir Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Medan

2.                  Daftar Hadir SKPD Kota Medan

3.                   Daftar Hadir Camat Sekota Medan

TAHAP III : PENGESAHAN

1.                  Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan Dan WaliKota Medan Mengenai Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan

2.                  Pengesahan RAPERDA Menjadi PERDA Kota Medan OLEH Ketua DPRD.

BAB IV

PENUTUP

4.1  KESIMPULAN

            Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah. Tahapan pembuatan PERDA terbagi 3 yaitu :

1.        Tahap Persiapan

2.        Tahap Pembahasan, dan

3.        Tahap Pengesahan

4.2  SARAN

Pembuatan rancangan peraturan daerah yang baik hendaknya didasarkan pada prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak didapatkan berbagai masalah yang tumpang-tindih. Dan pemerintah juga hendaknya mengimplementasikan setiap Peraturan Daerah yang dibuat denfan sebaik-baiknya untuk menciptakan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1.      Risalah Rapat Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 Tentang : Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kota Medan.

2.      http://www.academia.com/TATA_CARA_PEMBUATAN_PERDA